Lewati ke konten utama
Bisnis 4 Menit Baca

OJK dan LPS Siapkan Penjaminan Polis 2028, Perlindungan Nasabah Asuransi Diperkuat

R

Redaksi

17 November 2026

OJK dan LPS Siapkan Penjaminan Polis 2028, Perlindungan Nasabah Asuransi Diperkuat
Foto: Dokumentasi OJK.

BALI, SEPUTARBANK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen.

Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam membangun landasan operasional bagi kedua lembaga untuk memastikan pelaksanaan program penjaminan polis berjalan efektif, terukur, dan kredibel.

Dalam siaran pers OJK yang dikutip Seputarbank, Selasa (17/11/2026), penandatanganan Juklak dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi.

Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab LPS dengan batas waktu paling lambat Januari 2028.

Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Kehadiran skema tersebut juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.

Menurut Ogi, keberhasilan implementasi PPP tidak hanya ditentukan ketika program mulai beroperasi, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas persiapannya. Beberapa aspek penting yang harus dipastikan antara lain ketepatan kepesertaan, akurasi data, serta koordinasi yang kuat antara OJK dan LPS.

Ia menilai Juklak tersebut akan memberikan pedoman yang lebih jelas dan terukur bagi kedua lembaga dalam menjalankan tugas masing-masing.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa Program Penjaminan Polis menjadi bagian yang melengkapi agenda penguatan industri perasuransian nasional, termasuk peningkatan permodalan, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko.

Dengan pengawasan yang kuat serta sistem penjaminan yang kredibel, ketahanan industri asuransi diharapkan semakin meningkat.

Pertukaran Data Jadi Kunci Persiapan Program

Dalam implementasi PPP, pertukaran data dan informasi menjadi salah satu elemen penting. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan serta memantau profil risiko perusahaan asuransi.

Sebaliknya, OJK juga memerlukan informasi dari LPS, khususnya terkait hasil surveilans dan kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta program penjaminan.

Ogi mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil kerja sama kedua lembaga selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental industri perasuransian nasional.

Atur Mekanisme Pertukaran Data Dua Arah

Juklak yang ditandatangani merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 mengenai Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Dalam ketentuan tersebut, cakupan pertukaran data meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan PPP. Mulai dari persiapan, masa pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.

Mekanisme pertukaran dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.

Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga. Selain itu, ditetapkan pula jenis data yang dipertukarkan, periode penyampaian, batas waktu, serta media yang digunakan.

Apabila terdapat kebutuhan pertukaran informasi yang belum diatur secara terperinci, kedua lembaga dapat menyepakatinya melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

Ogi menegaskan, aspek keamanan dan kerahasiaan informasi harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut.

"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegas Ogi.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, pertukaran data akan diarahkan melalui sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.

Ke depan, OJK akan terus memperkuat koordinasi bersama LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis. Langkah tersebut juga mencakup sosialisasi dan edukasi kepada industri maupun masyarakat agar seluruh pemangku kepentingan memahami mekanisme dan manfaat program.

R

Redaksi