Lewati ke konten utama
NASIONAL 4 Menit Baca

OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Konsumen Keuangan Diperkuat

R

Redaksi

16 November 2026

OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Konsumen Keuangan Diperkuat

JAKARTA, SEPUTARBANK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat perlindungan konsumen sektor keuangan dengan memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga mencakup industri sistem pembayaran.

Langkah ini menjadi upaya kedua otoritas dalam menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih luas, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat, terutama ketika konsumen menghadapi permasalahan dengan penyelenggara jasa keuangan maupun sistem pembayaran.

Dalam siaran pers OJK yang dikutip Seputarbank, Senin (16/11/2026), penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK antara OJK dan BI mengenai Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam rangkaian Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027) di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Melalui kesepakatan tersebut, kedua lembaga memperkuat mekanisme koordinasi untuk mendukung penyelesaian sengketa konsumen yang mencakup sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran sesuai kewenangan masing-masing otoritas.

Dicky Kartikoyono menegaskan, perluasan layanan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan konsumen secara lebih proaktif sekaligus menekan potensi kerugian masyarakat.

Menurutnya, pengaduan konsumen tidak boleh sekadar dipandang sebagai persoalan yang harus diselesaikan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi industri untuk memperbaiki kualitas produk, pelayanan, dan perilaku usaha.

"Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan," kata Dicky.

Ia juga menekankan bahwa perlindungan konsumen membutuhkan sinergi yang kuat antara OJK, BI, kementerian dan lembaga, serta industri jasa keuangan.

Kolaborasi tersebut harus mencakup seluruh tahapan perlindungan konsumen, mulai dari pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK.

Ia menegaskan, OJK dan BI akan terus meningkatkan sinergi agar perlindungan konsumen dapat berjalan secara menyeluruh di berbagai sektor keuangan.

LAPS SJK Kini Menjangkau Industri Sistem Pembayaran

LAPS SJK merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021.

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga ini mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta kemudahan akses bagi konsumen dan pelaku usaha sektor jasa keuangan.

Perluasan cakupan layanan semakin diperkuat setelah Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.

Dengan persetujuan tersebut, LAPS SJK memiliki cakupan penanganan sengketa yang lebih luas, tidak hanya pada sektor jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK, tetapi juga pada industri sistem pembayaran dalam kewenangan BI.

Penguatan ini sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan maupun melalui pengadilan apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha tidak mencapai kesepakatan.

Konsumen Harus Menempuh Pengaduan Internal Terlebih Dahulu

Dalam mekanisme perlindungan konsumen, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tetap menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab menangani pengaduan masyarakat.

Melalui mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR), pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh penyelesaian secara internal.

Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa tidak menghasilkan kesepakatan melalui mekanisme tersebut, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui LAPS SJK dengan mekanisme External Dispute Resolution (EDR), sesuai persyaratan yang berlaku, atau menempuh jalur pengadilan.

Namun, tidak seluruh persoalan dapat langsung diproses melalui LAPS SJK. Lembaga ini menangani sengketa yang bersifat keperdataan, telah memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal oleh PUSK, tetapi belum mencapai kesepakatan penyelesaian.

Selain itu, sengketa yang diajukan tidak boleh sedang dalam proses pemeriksaan atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

OJK dan BI Minta Industri Perkuat Penanganan Pengaduan

OJK dan BI juga menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung implementasi petunjuk pelaksanaan bersama tersebut.

Pelaku usaha diharapkan tidak hanya memperkuat mekanisme penanganan pengaduan internal, tetapi juga mendukung proses penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan perluasan cakupan layanan dan penguatan koordinasi kedua otoritas, mekanisme perlindungan konsumen diharapkan semakin efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem sektor keuangan yang lebih sehat, transparan, dan bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan inovasi layanan keuangan dan sistem pembayaran digital di Indonesia.

R

Redaksi