Lewati ke konten utama
BPR/BPRS 2 Menit Baca

HIMBARSI Jabodetabek Plus Siapkan 29 BPR Syariah Hadapi Penerapan POJK 24/2024 pada 2027

R

Redaksi

15 November 2026

HIMBARSI Jabodetabek Plus Siapkan 29 BPR Syariah Hadapi Penerapan POJK 24/2024 pada 2027

JAKARTA, SEPUTARBANK – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIMBARSI) Jabodetabek Plus memperkuat kesiapan industri BPR Syariah menghadapi penerapan ketentuan kualitas aset yang akan berlaku pada 2027.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikemas dalam Workshop Penyusunan Kebijakan dan Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 414 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) BPR Syariah.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) tersebut menghadirkan Ahmad Mujahid sebagai narasumber dan diikuti jajaran direksi serta pejabat terkait dari 29 BPR Syariah yang tergabung dalam DPW HIMBARSI Jabodetabek Plus.

Direktur Eksekutif DPP HIMBARSI, Dewi Mardalela, mengatakan penguatan pemahaman mengenai penyusunan kebijakan, perhitungan, dan pembukuan CKPN menjadi perhatian penting bagi industri BPR Syariah menjelang pemberlakuan POJK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Menurut Dewi, anggota HIMBARSI di berbagai wilayah Indonesia, termasuk DPW Jabodetabek Plus, saat ini tengah mempersiapkan diri agar mampu memahami dan menerapkan ketentuan tersebut sesuai standar yang berlaku.

"Industri BPR Syariah akan mulai menerapkan ketentuan ini pada 2027. Karena itu, kami mendorong seluruh anggota HIMBARSI untuk mulai mempersiapkan diri, khususnya dalam memahami tata cara perhitungan dan pembukuan CKPN," ujar Dewi Mardalela.

Ia menjelaskan, pelaksanaan workshop tersebut merupakan salah satu langkah konkret DPW HIMBARSI Jabodetabek Plus dalam memberikan pembekalan kepada anggotanya agar memiliki kesiapan teknis sebelum ketentuan baru diberlakukan.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami penyusunan kebijakan kualitas aset, mekanisme perhitungan CKPN, serta penerapan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 414 dan PAPSI BPR Syariah.

Dewi menilai peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting agar setiap BPR Syariah dapat menyesuaikan kebijakan internal dan sistem pembukuannya dengan ketentuan yang berlaku.

Selain meningkatkan pemahaman teknis, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi para direksi dan pejabat BPR Syariah untuk memperdalam pengetahuan serta bertukar pengalaman mengenai tantangan penerapan standar kualitas aset.

HIMBARSI berharap seluruh anggota BPR Syariah dapat mempersiapkan proses transisi regulasi dengan lebih baik, sekaligus memperkuat kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan kesehatan industri perbankan syariah.

R

Redaksi