SEPUTARBANK, BENGKULU – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong terciptanya level playing field bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam berbagai program dan transaksi pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat peran BPD sebagai Regional Development Bank yang menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.
Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menegaskan BPD tidak meminta perlindungan dari kompetisi. Menurutnya, BPD hanya membutuhkan kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah, sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko.
“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance,” ujar Agus dalam seminar bertajuk “Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” di Bengkulu, Jumat (21/8/2026).
Seminar tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta para direktur utama dan direksi BPD dari seluruh Indonesia.
Likuiditas BPD Menopang Pembangunan Daerah
Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit tercatat sekitar Rp673 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun.
Agus mengatakan, secara fundamental kondisi BPD masih sehat. Namun, pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan perlu menjadi perhatian. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan cost of fund dan pada akhirnya membatasi kemampuan BPD menyediakan pembiayaan yang kompetitif.
“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” tegasnya.
BPD memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga pembangunan infrastruktur.
Asbanda menilai struktur likuiditas BPD juga memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan erat dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah (TKD), APBD, serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.
Karena itu, setiap perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.
“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” kata Agus.
BPD Didorong Naik Kelas
Asbanda juga mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah pada BPD semakin diarahkan untuk memperkuat intermediasi ke sektor produktif. Penempatan dana tersebut dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
“Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Agus.
Selain dukungan kebijakan, Asbanda menilai BPD juga harus melakukan transformasi internal. Penguatan daya saing dapat dilakukan melalui kolaborasi antar-BPD dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury dan sindikasi pembiayaan.
BPD juga perlu mempercepat transformasi digital, memperkuat cybersecurity, tata kelola dan manajemen risiko, serta meningkatkan porsi CASA dari masyarakat dan dunia usaha.
“Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi,” tegas Agus.
Dengan aset lebih dari Rp1.000 triliun dan keberadaan yang mengakar di berbagai wilayah Indonesia, Asbanda mendorong BPD untuk terus berkembang menjadi Regional Development Bank yang sehat, digital dan kompetitif.
“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” kata Agus. (Rilis)