SEPUTARBANK JAKARTA - Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini memicu perdebatan di tengah masyarakat mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa fase awal pelaksanaan program prioritas ini memang dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk terus melakukan evaluasi demi mengoptimalkan program di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menkeu saat memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/7).
Menurut Purbaya, kendala mendasar yang ditemui di lapangan saat ini sebenarnya bukan bersumber dari alokasi anggaran. Persoalan utama justru terletak pada kesiapan rantai pasok bahan pangan, jalur distribusi, hingga keterbatasan kapasitas logistik, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," ujar Purbaya di hadapan anggota dewan.
Guna memetakan solusi atas kendala logistik tersebut, pemerintah kini menginstruksikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—yang bertindak sebagai dapur produksi MBG—untuk membangun kolaborasi erat dengan sektor usaha lokal.
Langkah strategis ini dinilai ampuh untuk memperpendek jalur distribusi sekaligus mengamankan pasokan bahan baku makanan secara mandiri di tiap-tiap daerah.
Purbaya memaparkan, instruksi ini diarahkan agar SPPG secara aktif melibatkan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku UMKM, serta penyuplai lokal. Dengan demikian, bahan pangan segar dapat diserap langsung dari tangan pertama, yaitu para petani, peternak, dan nelayan setempat.
"Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," jelas Menkeu.
Pemberdayaan ekosistem lokal ini tidak hanya dirancang untuk menjaga kelancaran pasokan makanan harian, tetapi juga diyakini mampu menciptakan efek domino (multiplier effect) bagi perekonomian warga sekitar. Pelibatan sektor-sektor usaha kecil ini diharapkan dapat menstimulus perputaran uang dan memperkuat fondasi ekonomi di tingkat daerah.
Sebagai infrastruktur penopang program, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga 8 Juni 2026, telah berdiri sebanyak 29.991 unit SPPG yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Jaringan SPPG yang masif ini menjadi modal dasar bagi pemerintah dalam memperluas jangkauan pemenuhan gizi masyarakat.
Melalui kombinasi penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir serta pemanfaatan potensi pangan lokal, pemerintah optimistis efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dapat terus ditingkatkan, bahkan di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses logistik sekalipun.
