SEPUTARBANK JAKARTA — Dunia perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) saat ini tengah mengalami hantaman gelombang penataan industri nasional yang diwarnai pencabutan izin usaha sejumlah komparatornya,
Menyikapi situasi ini, PT BPR Bank Jatim mengambil langkah kontras yang strategis. Alih-alih bersikap reaktif, institusi perbankan milik daerah ini memilih untuk fokus memperkokoh fundamental bisnisnya melalui transformasi tata kelola, akselerasi digital, serta integrasi ekosistem ekonomi lokal.
Direktur Utama BPR Jatim, Irwan Eka Wijaya Arsyad, menegaskan bahwa untuk bertahan dan bertumbuh di industri BPR saat ini, manajemen tidak bisa hanya mengandalkan aksi korporasi makro seperti merger maupun konsolidasi.
Menurutnya, determinan utama agar BPR tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal—terutama dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)—adalah tingkat kesehatan dan kekuatan internal bank itu sendiri.
“Dalam menghadapi era penataan industri perbankan saat ini, BPR Jatim berkomitmen penuh untuk terus memperkuat fundamental bisnis secara berkelanjutan melalui beberapa pilar strategi utama,” ujar Irwan saat memberikan keterangan resmi.
Fondasi GCG, Manajemen Risiko, dan Ekspansi Terukur
Sebagai pilar pertama, BPR Jatim menempatkan penguatan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko sebagai hukum tertinggi dalam operasional harian. Irwan menjelaskan bahwa tata kelola yang bersih dan akuntabel merupakan jangkar utama agar seluruh aktivitas bisnis bank senantiasa berjalan di dalam koridor regulasi serta mematuhi prinsip kehati-hatian (prudent banking).
Kendati fokus pada penguatan internal, BPR Jatim memastikan bahwa keran ekspansi bisnis tidak ditutup. Hanya saja, strategi penetrasi pasar dilakukan secara lebih selektif dan terukur (measured expansion). Perusahaan secara sadar menghindari gaya pertumbuhan yang agresif dan lebih memilih mengarahkan portofolio kreditnya pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki profil risiko rendah serta memiliki resiliensi tinggi terhadap dinamika ekonomi daerah.
Menjawab tantangan pergeseran perilaku konsumen dan penetrasi teknologi finansial (fintech), BPR Jatim juga tengah memacu transformasi digital di segala lini. Langkah modernisasi ini diimplementasikan bukan sekadar sebagai tren, melainkan instrumen vital untuk memangkas biaya operasional (operational efficiency) sekaligus meningkatkan responsivitas layanan kepada nasabah.
Di samping itu, keunggulan kompetitif BPR Jatim ke depan akan ditopang oleh pembangunan kemitraan strategis dalam sebuah ekosistem bisnis yang terintegrasi. Untuk memperluas penetrasi pasar, bank melakukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari: Mengintegrasikan rantai pasok dan layanan dengan badan usaha milik daerah lainnya.
Linkage Program Perbankan: Menjalin kerja sama pembiayaan bersama BPR milik pemerintah daerah lain.
Integrasi Kebijakan Fiskal: Sinkronisasi program strategis bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Irwan menganalisis bahwa kekuatan fundamental BPR yang tidak dimiliki oleh bank umum berskala besar adalah kedekatan geografis dan ikatan emosional (emotional proximity) yang intim dengan basis massanya. Oleh sebab itu, BPR Jatim memilih setia untuk menggarap ceruk pasar spesifik (niche market) yang menjadi keahlian utamanya.
Di Jawa Timur, strategi ini diejawantahkan lewat penyaluran kredit yang masif pada sektor hulu penopang ekonomi regional, yakni pertanian dan industri pengolahan pangan. Salah satu program unggulan yang menjadi tombak pergerakan ini adalah Program Kredit Petani Jatim. Program ini didesain khusus untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan di tingkat hulu.
Mengakhiri penjelasannya, Irwan menekankan visi jangka panjang industri BPR yang harus bertindak sebagai katalis inklusi keuangan. Arsitektur bisnis perbankan ke depan harus mampu merangkul ekosistem ekonomi pedesaan serta kelompok masyarakat marjinal yang selama ini belum terjangkau (unbanked) oleh layanan perbankan konvensional.
.jpeg)