JAKARTA — Pemerintah melalu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah strategis demi memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit tetap berlanjut.
Langkah yang menjadi angin segar bagi sektor perbankan nasional ini adalah pemerintah tidak akan menarik dana sebesar Rp200 triliun yang saat ini terparkir di sistem perbankan.
Purbaya memastikan hal tersebut. Alih-alih ditarik, menurut Purbaya, masa penempatan dana tersebut justru resmi diperpanjang hingga September 2026 demi menjaga stabilitas likuiditas dan memacu penyaluran kredit.
Dalam keterangan persnya, Purbaya mengungkapkan, keputusan ini menjadi jawaban atas kekhawatiran pasar menjelang masa jatuh tempo pada 13 Maret 2026. Dana yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tersebut akan otomatis diperpanjang selama enam bulan ke depan.
“Saat jatuh tempo nanti, dana Rp200 triliun ini langsung kami perpanjang enam bulan lagi. Jadi, perbankan tidak perlu cemas akan kekurangan likuiditas; pemerintah hadir untuk menyokong pasar,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ia membeberkan, sejak kebijakan ini digulirkan pada September 2025, efek dominonya mulai terasa pada penurunan biaya dana, dan turut menurunkan suku bunga deposito dan kredit.
Suku bunga deposito tenor enam bulan turun menjadi 4,73 persen pada Januari 2026 dari 5,03 persen pada November 2025, sedangkan tenor tiga bulan turun menjadi 4,68 persen dari 4,71 persen. Sementara itu, suku bunga kredit turun menjadi 8,80 persen per Januari 2026, lebih rendah dibandingkan Januari 2025 yang berada di level 9,20 persen.
Pemerintah tidak bergerak sendiri. Purbaya menegaskan bahwa koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) terus diperkuat, termasuk pertemuan konsolidasi dengan Gubernur BI pada pekan lalu. Hasilnya terlihat pada pertumbuhan kredit yang mencapai 9,96% (yoy) di Januari 2026, serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melesat 13,5%.
Purbaya mengaku optimis fundamental ekonomi Indonesia akan semakin kokoh, didorong oleh beberapa hal, diantaranya:
- Realisasi program-program prioritas pemerintah.
- Penguatan peran Danantara dalam ekosistem investasi.
- Meningkatnya arus modal masuk dari investor domestik (residen).
Sebagai informasi, awalnya pemerintah menempatkan total Rp276 triliun SAL ke lima bank Himbara dan satu BPD. Berikut adalah rincian alokasi awalnya:
Bank Mandiri, BRI, & BNI: Masing-masing Rp80 triliun. Kemudian BTN: Rp25 triliun,
BSI: Rp10 triliun, dan Bank DKI: Rp1 triliun.
Hingga saat ini, pemerintah telah menarik kembali sebesar Rp75 triliun dari total tersebut untuk keperluan belanja pusat dan daerah, sehingga menyisakan saldo Rp200 triliun yang kini diperpanjang masa penempatannya.
