JAKARTA — Bank Syariah Matahari milik Muhammadiyah baru saja diresmikan izin operasionalnya oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK). Mengawal pergerakannya, Muhammadiyah tengah mempersiapkan langkah besar dalam sektor keuangan syariah, yang akan dilakukan melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Matahari atau Bank Syariah Matahari.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas dalam keterangannya menyampaikan, Bank Syariah Matahari menjajaki merger antar BPRS guna membentuk Bank Umum Syariah (BUS) sendiri. Langkah awal, kata dia, dilakukan melalui penjajakan merger dua BPRS yang masing-masing berlokasi di Yogyakarta dan Semarang.
Warga Muhammadiyah, menurut Anwar, berkeinginan memiliki bank umum syariah sendiri. Rencana itu juga mendapat dukungan dari regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Memang masyarakat sangat menginginkan Muhammadiyah punya Bank Umum Syariah. Dan pihak OJK juga sangat mendukung. Untuk itu OJK meminta supaya BPRS yang ada di lingkungan Muhammadiyah agar merger,” ujar Anwar, Sabtu (12/7/2025).
Ia menjelaskan, langkah-langkah merger telah dimulai oleh Bank Syariah Matahari, meskipun secara bertahap. Saat ini, kata Anawar, dua BPRS yang paling intensif dalam proses ini adalah BPRS di Yogyakarta dan Semarang.
Ia mengatakan, inisiatif merger menjadi bagian dari strategi jangka panjang Muhammadiyah untuk memperkuat infrastruktur ekonomi umat, sekaligus menjawab kebutuhan terhadap lembaga keuangan syariah yang lebih besar, modern, dan terintegrasi.
Seiring dengan hal ini, Muhammadiyah mulai mengalihkan arah likuiditasnya. Melalui surat himbauan resmi bernomor 124/HIM/1.0/C/2025, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan dan deposito di Bank Syariah Matahari, bank yang baru saja mengantongi izin operasional dari OJK pada 18 Juni 2025 lalu.
Imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh unsur Persyarikatan Muhammadiyah, mulai dari organisasi otonom (ORTOM) hingga Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial.
Penempatan DPK di bank syariah milik Persyarikatan ini dinilai sebagai langkah penting untuk mendukung kemandirian ekonomi umat dan memperkuat sistem keuangan berbasis prinsip syariah.
“Langkah ini diyakini akan membawa manfaat besar bagi Persyarikatan, masyarakat sekitar, serta pengembangan nilai-nilai ekonomi syariah yang inklusif,” tulis surat tersebut yang diteken langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas dan Sekretaris Izzul Muslimin yang didapatkan Bisnis, Sabtu (12/7/2025),
Muhammadiyah juga mendorong agar Bank Syariah Matahari menjadi pusat aktivitas keuangan dan transaksi kelembagaan seluruh entitas di bawah naungan persyarikatan.
