SITUBONDO – Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/BPR Syariah (BPRS) Semester II 2024 dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/LKM Syariah (LKMS) Triwulan I 2025 dievaluasi. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Jember melakukan evaluasi tersebut di Situbondo pada Kamis, 22 Mei 2025.
Kepala OJK Jember, Muhamad Mufid, menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perkembangan ekonomi nasional dan kinerja lembaga jasa keuangan di wilayah Sekarkijang, yang mencakup Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang.
“Evaluasi kinerja ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta kontribusi BPR/BPRS dan LKM/LKMS bagi perekonomian dan masyarakat,” kata Mufid.
Kegiatan ini diikuti oleh 36 BPR/S di wilayah kerja OJK Jember, dengan total 72 anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Turut hadir pula Ketua Perbarindo Jember dan Banyuwangi. Selain itu, 7 LKM/S dengan 14 Komisaris dan Direksi juga berpartisipasi dalam acara tersebut.
Dalam kesempatan itu, Muhamad Mufid turut menyampaikan materi tentang perkembangan ekonomi nasional dan potensi ekonomi Sekarkijang.
Mufid menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan di Sekarkijang, yang tujuannya uuntuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan perekonomian daerah.
Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan pada Kantor OJK Jember, Inggit Mawarsih PS di acara tersebut memaparkan tentang tren pertumbuhan kinerja BPR/S dan LKM/S.
Iamenerangkan, bahwa berdasarkan catatan OJK, Kinerja BPR/BPRS di Sekarkijang per 31 Desember 2024 menunjukkan pertumbuhan positif dengan total aset Rp2,61 triliun (tumbuh 0,91%), Dana Pihak Ketiga Rp1,91 triliun (tumbuh 0,49%), dan kredit Rp1,86 triliun (tumbuh 2,33%).
Dengan penyaluran kredit BPR/BPRS kepada UMKM, dijelaskan Inggit, mencapai 81% dari total kredit (45% usaha mikro, 19% usaha kecil, 17% usaha menengah).
“Rasio LDR mencapai 97,19 persen, atau naik dari 95,44 persen pada Desember 2023, sementara NPL berada di level 12,77 persen,” jelas Inggit.
Kinerja LKM konvensional berbadan hukum PT di wilayah kerja OJK Jember, lanjut dia, memiliki aset sebesar Rp44,95 miliar (turun 4,42% YoY), simpanan Rp15,83 miliar (tumbuh 2,57%), dan pinjaman Rp36,74 miliar (tumbuh 0,03%).
Sementara LKMS berbadan hukum koperasi mencatat aset sebesar Rp12,84 miliar (tumbuh 0,72%) dan pinjaman Rp1,99 miliar (tumbuh 11,01%). LKMS di wilayah ini merupakan Bank Wakaf Mikro yang tidak melakukan penghimpunan dana.
Sebaran penyaluran kredit di lima kabupaten di wilayah Sekarkijang, masih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan, sejalan dengan potensi ekonomi wilayah yang berbasis pada perdagangan dan pertanian.
“Sejalan dengan hal tersebut kredit bermasalah tertinggi berada pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran,” ujarnya.
Menurutnya, OJK terus mendorong lembaga keuangan mikro untuk menerapkan manajemen risiko yang baik serta melakukan pengawasan dan pembinaan untuk meningkatkan tata kelola, efisiensi operasional, dan permodalan.
Pada kesempatan itu OJK Jember juga mengundang pemateri eksternal dari INALEAD untuk menyampaikan materi “Transformational Leadership”, sebagai bentuk pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada perubahan positif dan pengembangan individu dalam tim.
“Melalui kegiatan tersebut diharapkan peserta dapat mengetahui perkembangan terkini kinerja LJK di wilayah Sekarkijang dan memiliki wawasan agar industri BPR/S serta LKM/S di wilayah Sekarkijang lebih berdaya saing dan semakin berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat,” pungkasnya.
