Era Prabowo, Investasi Swasta Dibuka Lebar
JAKARTA – Pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto saat ini proyeksi kebutuhan anggaran infrastruktur diperkirakan meningkat hingga tiga kali lipat, dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seiring dengan itu, Pemerintah Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi sektor swasta untuk terlibat dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional.
Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, dalam konferensi pers International Conference on Infrastructure 2025, di Jakarta International Convention Center (JICC)
“Kita sudah lihat di hitungan-hitungan kasar, budget infrastruktur yang dibutuhkan itu dari periode lima tahun ini, mungkin bisa sekitar tiga kali dari yang lima tahun lalu,” ujar Herzaky, seperti dikutip pada Selasa (3/6).
“Jadi ini kita perlu banyak membangun infrastruktur untuk mencapai tujuan-tujuan kita,” sambungnya.
Konferensi berskala internasional, yang akan diselenggarakan pada 11–12 Juni 2025 ini, menjadi forum strategis perdana yang menyatukan kementerian/lembaga, pelaku industri nasional, serta mitra internasional. Tujuannya adalah untuk merumuskan peta jalan pembangunan infrastruktur nasional secara terintegrasi.
Pemerintah berharap acara ini menjadi titik balik koordinasi konkret dalam mendukung target ambisius Presiden Prabowo, termasuk pertumbuhan ekonomi hingga 8%, serta pencapaian swasembada pangan, air, dan energi.
“Acara ini pertama kali yang kita laksanakan mungkin di Indonesia, karena memang kita mengetahui bahwa program-program Presiden kali ini sangat ambisius sebenarnya, dan bagus buat masyarakat. Tetapi tidak mungkin kita laksanakan tanpa adanya infrastruktur yang handal,” ucap Herzaky.
Menurut Herzaky, mengingat besarnya kebutuhan pendanaan negara yang tidak mungkin sepenuhnya ditanggung APBN, maka peran swasta di sini menjadi krusial. Pembiayaan kreatif, kemitraan publik-swasta (PPP), hingga penarikan investor asing menjadi jalan keluar utama untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan mendorong pemerataan pembangunan.
“Acara ini salah satu ikhtiar kita juga untuk mengumpulkan semua stakeholder, mengetahui juga isu-isu apa, rencana-rencana pemerintah seperti apa, supaya komunikasi jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan melalui konferensi ini, pemerintah ingin menyampaikan bahwa era pembangunan ke depan memerlukan partisipasi aktif seluruh pihak.
“Tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta domestik dan internasional sebagai mitra Pembangunan,” tandasnya.
