Untuk memberikan gambaran komperhensif tentang kondisi, trend, serta tantangan kinerja BPR (Bank Perekonomian Rakyat) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan evaluasi kinerja BPR-BPRS.
Dalam upaya tersebut, OJK Malang menggelar kegiatan Evaluasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Tahun 2025.
Selain untuk memastikan BPR dan BPRS beroperasi secara sehat, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan, hasil evaluasi itu juga diharapkan menjadi rujukan bagi industri dalam memperkuat ketahanan operasional, dan meningkatkan tata kelola.
Kegiatan tahunan yang digelar pada pada Selasa (2/12/2025) diikuti BPR – BPRS di wilayah kerja OJK Malang, meliputi Malang Raya, Pasuruan – Probolinggo tahun 2025.
Kepala Direktorat Lembaga Jasa Keuangan 1 Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Nasirwan mengungkapkan, bahwa pengelolaan risiko penting dilakukan, khususnya di tengah pertumbuhan kredit yang agresif melalui skema sindikasi maupun channeling dengan fintech peerto-peer lending.
Hal tersebut ditekankan Nasirwan dalam sambutannta saat membuka kegiatan Evaluasi.
“Penyaluran pembiayaan harus tetap berada dalam batas risk appetite yang sehat. Pengelolaan ortofolio kredit—terutama yang melibatkan fintech—perlu dilakukan secara hati-hati, terukur, dan
tetap mengedepankan prinsip kehatihatian,” tegas Nasirwan.
BPR dan BPRS, lanjut Nasirwan, perlu memperhatikan implementasi POJK No.19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM, yang memiliki pengaruh significan terhadap operasional lembaga tersebut.
Selain dihadiri oleh Direksi dan Komisaris seluruh BPR-BPRS di wilayah kerja OJK Malang, kegiatan ini juga menghadirkan Kepala OJK Malang, Farid Faletehan.
Menurut Farid, evaluasi kinerja penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan integritas dan ketahanan industri BPR dan BPRS.
“Kami berharap forum ini tidak hanya menjadi wahana evaluasi, tetapi juga ruang kolaborasi dan pembelajaran. BPR dan BPRS harus mampu tumbuh bukan hanya cepat, tetapi juga sehat, transparan, dan berkelanjutan di tengah tantangan yang ada,” ungkap Farid.
BPR dan BPRS, kata dia, saat ini masih menghadapi dinamika tantangan dari kondisi ekonomi global maupun nasional. Beberapa isu struktural memerlukan perhatian lebih, seperti permodalan, kualitas tata kelola, manajemen risiko, kesiapan infrastruktur, serta kontribusi terhadap pemberdayaan UMKM.
Dalam kesempatan tersebut, Farid juga memaparkan economic outlook, kinerja BPR dan BPRS, serta supervisory concern.
Farid menambahkan, melalui penyelenggaraan evaluasi kinerja tahunan ini, OJK Malang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem perbankan, khususnya BPR dan BPRS.
“Dengan kolaborasi regulator, industri, dan pemangku kepentingan lain, diharapkan BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang dapat semakin adaptif, berdaya saing, dan berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tandas Farid.
Dua praktisi perbankan juga dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah Direktur Utama PT BPR Ukabima Lestari, Surya Bakti dan Direktur Utama PT BPRS Dinar Ashri, Mustaen.
Surya Bakti pada kesempatan itu menekankan pentignya disiplin dan konsistensi dalam perbaikan proses perkreditan, sedangkan Mustaen menyoroti pentingnya administrasi dan penguatan aspek legal dalam penanganan pembiayaan.
