JAKARTA – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan memberikan pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih.
Kartika menjelaskan, nilai pinjaman yang dikucurkan bervariasi, tergantung kebutuhan masing-masing koperasi yakni kisaran Rp1 miliar hingga 3 miliar per Kopdes.
Pria akrab disapa Tiko ini mengatakan, perhitungan kebutuhan dana ini masih dalam tahap simulasi. Ia mencontohkan, untuk koperasi di desa berskala kecil, dana Rp1 miliar dinilai sudah cukup. Misalnya, kata Tiko, dana tersebut umumnya akan dipakai untuk membeli satu unit truk dan membangun gudang berukuran 100 meter persegi.
Tiko menyampaikan hal ini usai menghadiri rapat koordinasi terbatas, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat. Rabu (4/6).
“Kemarin sudah bersimulasi, katalanlah koperasi yang di skala desanya kecil, dia butuh truk satu, dan bangun gudang skala 100 meter itu mungkin sekitar Rp1 miliar misalnya gitu. Jadi, kita lagi ngukur skalanya, jadi Rp3 miliar itu tidak semuanya ya, tergantung kebutuhan dan size koperasi dan desanya masing-masing,” kata Tiko.
Dana pinjaman ini, lanjut dia, akan terbagi ke dalam dua kategori besar, yang terdiri dari investasi dan modal bisnis.
“Dana investasi akan digunakan untuk kebutuhan jangka panjang seperti pembangunan gudang, pembelian alat dan mesin pertanian, hingga kendaraan operasional. Sementara modal kerja akan difokuskan untuk pengadaan stok barang di koperasi,” paparnya.
Menurut dia, setiap Kopdes Merah Putih akan diwajibkan menjalankan tujuh jenis usaha, mulai dari Kantor Koperasi, Kios Sembako, Unit Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa, dan Apotek, hingga sistem pergudangan dan logistik.
“Tujuannya, agar koperasi ini bisa jadi ujung tombak distribusi barang-barang penting, seperti LPG 3 kg dan pupuk subsidi,” jelasnya.
Tiko memperkirakan, untuk simulasi awal, Rp1 miliar – Rp2 miliar akan difokuskan untuk kredit investasi, sementara sekitar Rp500 juta sisanya digunakan sebagai modal kerja.
“Jadi, itu setelah kita hitung, kita kan belum melihat nasionalnya, kita lagi bikin modal-modal untuk yang skala kecil, tapi range-nya kan, tadi yang saya bilang, range-nya antara Rp 1-3 miliar. Untuk total pembiayanya itu, mungkin Rp 1-2 miliar itu untuk kredit investasi, sekitar Rp 500 jutaan itu untuk modal kerja,” jelasnya.
Untuk modal kerja, pemerintah akan memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Himbara. Sementara pembiayaan investasi akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena kemungkinan membutuhkan dukungan fiskal tambahan dari negara.
“Untuk model kerja, mengikut dengan skema KUR sekarang. (Kebutuhan untuk investasi) tetap pakai Himbara, tapi didukung oleh Menteri Keuangan. Untuk dukungannya sedang didiskusikan dengan Bu Menkeu,” ujarnya.
Agar semua kebijakan ini tepat sasaran, kata Tiko, pemerintah berencana memulai dengan proyek percontohan. Sebanyak 100 Kopdes Merah Putih akan dibentuk sebagai pilot project, dengan target operasional pada akhir Juli 2025. Nantinya, dari hasil proyek percontohan ini, kebutuhan riil tiap koperasi akan dievaluasi lebih dalam.
“Harus ada percontohan dulu. Kalau belum ada percontohannya, kita belum bisa membayangkan secara lebih akurat, kebutuhan per desanya itu berapa, nanti setelah ada mock-up baru kita lihat. Dan skalanya beda-beda, mungkin ada skala A, B, C,” pungkasnya.
