JATENG – Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Jawa Tengah, mulai mengajukan pinjaman ke bank, sebagai langkah alternatif tercepat untuk memenuhi memenuhi anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Pinjaman tersebut nilainya mencapai ratusan miliar.
Sebagai contoh, Pemkab Blora dan Pemkab Grobogan. Kedua Pemda ini harus mengambil Langkah alternatif akibat kebijakan efisiensi anggaran dengan banyaknya pemangkasan dari pusat. Harus diakui, kebijakan pemerintah pusat itu menjadikan sejumlah daerah kelimpungan untuk menyelesaikan berbagai programnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Grobogan, Afi Wildani, membenarkan hal tersebut. Afi mengaku, pihaknya akan mengajukan pinjaman ke Bank Jateng, sebesar Rp250 miliar.
Dikatakannya, pinjaman dana tersebut, merupakan strategi jangka menengah Pemkab Grobogan yang akan difokuskan untuk pembangunan jalan dan penataan kota, serta mengatasi banjir Purwodadi.
Saat ini, kata dia, yang mendesak adalah pembangunan fisik, terutama sistem drainase dan penanganan genangan banjir saat musim hujan.
Afi menjelaskan, master plan dan Detail Engineering Design (DED) telah disiapkan, mengingat masalah banjir di Kota Purwodadi tidak hanya bersumber dari kondisi drainase setempat, namun juga terkait dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Seperti Sungai Tuntang dan Sungai Lusi. Makanya, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk penanganan secara menyeluruh,” kata Afi, dikutip dari MetroNews, Kamis (8/5/2025)
Ia membeberkan, dengan pinjaman tersebut, hitungannya, angsuran pengembalian termasuk bunga bank berkisar Rp60 miliar.
“Hanya dengan langkah ini opsi strategis untuk mendorong percepatan pembangunan, mengingat keterbatasan fiskal yang dimiliki APBD,” ucapnya.
Bupati Grobogan Setyo Hadi, pun mengakui rencana pengajuan pinjaman ke bank tersebut.
Menurutnya, pinjaman itu merupakan upaya menyiasati keterbatasan anggaran, pinjaman daerah dapat menjadi opsi dan strategi pembangunan, terutama untuk proyek-proyek besar yang bersifat mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Kami harus memberanikan diri untuk menjawab berbagai persoalan klasik pembangunan seperti kemiskinan yang masih tinggi, stunting, hingga banjir dan kekeringan yang terus terjadi, namun tetap harus realistis dan terukur, sesuai kemampuan daerah,” ujar Setyo Hadi.
Tak beda dengan Bupati Blora Arief Rohman, yang mengatakan, bahwa keterbatasan anggaran Pemkab Blora, pihaknya sudah mengajukan pinjaman ke bank Rp215 miliar. Pinjaman itu kata dia, akan digunakan untuk memperbaiki 41 ruas jalan di daerah ini.
“Saya targetkan akhir Mei ini masalah pinjaman Pemkab Blora sudah selesai, sedangkan sejumlah bank dibidik untuk menggelontorkan pinjaman seperti Bank Jateng, Bank Jabar Banten (BJB) ada PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI),” ungkap Arief Rohman.
Arief menambahkan, keputusan pemilihan bank pinjaman, dipilih melihat segi bunga yakni paling rendah, hingga tidak akan membebani anggaran tahun berikutnya.
“Kami akan memilih bank dengan bunga pinjaman terendah, oleh karenanya diperlukan paparan masing-masing bank tersebut,” tutupnya.
