DENPASAR BALI – Dunia perbankan khususnya BPR (Bank Perekonomian Rakyat) di Provinsi Bali selama triwulan 1/2025, diperkirakan cukup memprihatinkan. Diperparah lagi jika nanti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang akan memberlakukan tarif impor 32%, maka akan memperngaruhi prospek perbankan, baik bank umum maupun BPR ke depannya secara umum, termasuk di Bali khususnya.
Estimasi ini dikemukakan pengamat perbankan Bali, Nyoman Sender, yang menilai bahwa risiko ekonomi global masih membayangi dengan perang dagang, akibat dipicu oleh kebijakan tarif dari presiden Trump terakhir ini.
“Belum lagi perang Ukrain vs Rusia dan perang tanpa henti di Timur Tengah antara Istael vs Hamas, Hezbollah dan lainnya,” katanya.
Menurut Sender, saat ini dunia perbankan tengah dihadapkan pada perebutan likuiditas di pasar. Imbasnya, beban bunga tetap tinggi meskipun suku bunga acuan telah turun.
Situasi tersebut, kata Sender yang juga Komut BPR Penebel ini, sudah pasti mempengaruhi perdagangan global antar negara, utamanya negara-negara yang porsi perdagangan internasionalnya cukup dominan.
“Jadi risiko perang, baik perang militeristik maupun perang dagang sudah dapat dipastikan akan mempengaruhi kondisi ekonomi finansial beberapa negara yang aktif dalam perdagangan dunia,” terangnya.
Komisaris di BPR Kertiawan ini juga menyebutkan, bahwa budget untuk kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, akan berkurang. Karena akan ada alokasi sumber daya ke sektor alat-alat perang.
Tak hanya itu, lanjut Sender, tarif tinggi juga mendorong ekonomi biaya tinggi, mempersempit perkembangan sektor riil negara-negara yang dominan ekspornya ke AS
Maka, menghadapi sentimen global dan nasional di tengah kebijakan Trump, menurut Nyoman Sender, perbankan akan menyarankan nasabah eksportirnya untuk mencari pasar di luar Amerika.
Ia mencontokan, seperti ke Eropa dan negara-negara lainnya, serta memanfaatkan pasar domestik dan pasar regional ASEAN dan Asia lain terutama China.
Menurut Sender, satu hal yang perlu dicermati atas kebijakan tarif Trump ini adalah kemungkinan ada perubahan, mengingat lobi-lobi beberapa negara, termasuk RI.
“Semoga saja AS mersespon positif,” harapnya.
Lebih jauh dijelaskan Sender, terkait kebijakan kredit BPR sepanjang triwulan I/2025, khusus di Bali memang ada kenaikan, kurang lebih 3,5 persen sampai 5 persen dan cendrung stagnan. Market share kredit di Bali juga relatif terbatas di tengah persaingan yang sangat ketat antarperbankan.
“Terlebih ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, dan di daerah tentu juga akan mengikutinya,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurut Sender, akan mempersulit dunia perbankan terutama yang bergerak di sektor pariwisata dan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan pariwisata
“Perbankan harus kreatif mencari sektor-sektor lain yang bisa dibiayai seperti perdagangan, jasa, pertanian dalam arti luas,” tegas Nyoman Sender.
Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan perbankan untuk tetap memperhatikan beberapa risiko ke depan, utamanya risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait sentimen suku bunga global yang masih tetap tinggi. Termasuk, potensi peningkatan risiko kredit pasca berakhirnya masa relaksasi kredit restrukturisasi terkait Covid-19 pada akhir Maret 2024.
Untuk itu perbankan diminta meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga coverage CKPN dan PPAP secara memadai, serta secara rutin melakukan stress test untuk mengukur kemampuan permodalannya dalam menyerap potensi risiko.
Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar menilai kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara posisi Februari 2025 tetap resilien dan terjaga stabil didukung oleh permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.
Data sektor perbankan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara posisi Februari 2025 menunjukkan penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan dari periode sebelumnya.
