JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghapusan kuota impor, terutama untuk komoditas yang esensial bagi masyarakat luas.
Presiden mengungkapkan, bahwa Instruksi ini sudah disampaikan langsung kepada jajaran terkait. Tujuan penghapusan kuota impor ini adalah untuk melancarkan perdagangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi dialog Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada hari Selasa (8/4/2025).
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Presiden Prabowo dikutip dari situs resmi Setneg, Selasa (8/4/2025).
Prabowo menjelaskan, selain memberikan kemudahan bagi para pengusaha, kebijakan penghapusan kuota impor ini juga merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” ucapnya.
Salah satu komoditas yang dicontohkan oleh Presiden terkait kebijakan kuota impor ini, adalah daging. Dengan demikian, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapapun.
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” lanjutnya.
Sementara pada acara saresehan itu, selain isu kuota, Presiden juga memberikan perhatian serius terhadap praktik penyelundupan dan hambatan di sektor bea cukai. Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari pelaku usaha dan menegaskan bahwa pemerintah akan segera bertindak jika ditemukan implementasi yang tidak sesuai.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kita bertindak,” tegas Presiden.
