MAKASSAR – PT BPR Kota Makassar Perseroda mencatatkan total aset mencapai Rp25,947 miliar pada tahun buku 2024, melampaui target Rencana Kerja Perusahaan (RKP) sebesar 199,9%.
Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT BPR Kota Makassar Perseroda, Qurani Masiga, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2025 di Balai Kota Makassar, Senin (28/7).
“Pada rapat ini, kami melaporkan pertanggungjawaban yang telah diaudit, sekaligus menyampaikan usulan-usulan strategis terkait pengelolaan perusahaan dan kebijakan pemegang saham,” ujar Qurani, pada RUPS yang dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Total aset perusahaan tahun 2024, lanjut Qurani, mencapai Rp25,947 miliar, atau 199,9 persen dari target Rencana Kerja Perusahaan (RKP) sebesar Rp23,738 miliar.
Ia menjelaskan, dari sisi pendapatan, BPR berhasil membukukan pendapatan operasional sebesar Rp3,234 miliar. Adapun biaya operasional tercatat Rp3,8 miliar, lebih tinggi dibandingkan rencana awal Rp2,5 miliar.
“Laba buku tahun 2024 tercatat sebesar Rp225 juta. Ini menjadi dasar untuk pembahasan penggunaan laba bersih setelah pajak,” jelas Qurani.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, selaku pimpinan pemegang saham, menekankan pentingnya perbaikan manajerial dan penguatan kinerja BPR. Munafri berharap BPR dapat meningkatkan daya saing dan menjadi instrumen strategis untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Ke depan, saya berharap BPR dapat meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” ujar Munafri.
Menurutnya, keberadaan PT BPR sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan sekadar entitas bisnis, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Perusahaan ini bukan hanya berjalan sebagai perusahaan semata, tetapi harus berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan pemerintah kota,” tegas Munafri
Pemerintah Kota Makassar, lanjut dia, berharap perusahaan ini bukan hanya berjalan sebagai perusahaan semata. Ia juga menyoroti perlunya penyempurnaan struktur organisasi, pengembangan SDM, serta adaptasi terhadap teknologi dan digitalisasi agar BPR tidak tertinggal.
“BPR harus berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan pemerintah kota sesuai dengan tujuan awal pembentukannya,” tambah dia.
Ia menyadari, edukasi dan pembenahan ini dilakukan untuk melengkapi struktur direksi dan dewan pengawas yang selama ini tidak optimal, sehingga kinerja perusahaan juga belum berjalan sempurna.
“Hal ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai pemegang saham,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, pengembangan SDM harus menjadi prioritas. Jika tidak segera diperhatikan, ia kuatir hal ini akan menjadi persoalan lain yang bisa menghambat kinerja di tahun-tahun mendatang.
“Direksi juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi agar tidak tertinggal,” tambahnya.
Menutup arahannya, Munafri meminta jajaran direksi PT BPR Kota Makassar Perseroda untuk segera merumuskan strategi yang konkret.
“Saya berharap edukasi ini bisa menjadi pijakan untuk memperbaiki semua hal yang disebutkan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan kapasitasnya sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” pungkasnya.
RUPS kali ini juga membahas penyempurnaan struktur direksi dan dewan pengawas sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2024, serta evaluasi penghasilan jajaran manajemen. Hadir pula tim ahli Wali Kota, Hudli Huduri dan Dara Nasution.
