JAKARTA – Bank Dunia atau World Bank, ternyata memperhatikan program penyediaan 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan khusus pada sektor perumahan atau konstruksi ini, di mata Bank Dunia, bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebab kontribusi dari sektor itu ke produk domestik bruto (PDB) mencapai 10%.
Tak hanya itu, Bank Dunia juga menilai, selain mampu menyediakan 7% dari total lapangan kerja, pembangunan sektor perumahan ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak sebesar 8%.
Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk saat peluncuran Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2025 di Jakarta, Senin (23/6/2025).
“Sektor konstruksi perumahan merupakan mesin pertumbuhan. Sektor ini menyumbang 10% terhadap PDB Indonesia dan menyediakan 7% dari total lapangan kerja,” kata Carolyn Turk.
Meskipun begitu, lanjut Carolyn, Bank Dunia memperingatkan kepada pemerintah Indonesia, potensi itu bisa dicapai oleh program pembangunan 3 juta rumah biar pengerjaannya dilakukan dengan baik dengan standar rumah yang sehat bagi masyarakat.
Menurut Carolyn, ini menjadi catatan khusus dari Bank Dunia. Pasalnya, mereka menemukan bahwa sekitar 45 persen penduduk Indonesia tinggal di rumah dengan cat yang mengandung timbal. Sedangkan menurut Bank Dunia, paparan timbal tersebut menjadi masalah kesehatan serius, khususnya bagi anak-anak, yang dapat mengakibatkan keterlambatan tumbuh kembang, kesulitan belajar, dan stunting
“Oleh karena itu pemerintah harus berperan sebagai penyedia dan sekaligus fasilitator perumahan. Artinya, perlu dilakukan reformasi regulasi perumahan, percepatan program perumahan yang dibiayai negara, dan penciptaan iklim yang mendukung agar investasi swasta dapat masuk,” tegasnya.
Supaya program penyediaan 3 juta rumah dalam setahun besutan Prabowo ini dapat memberi dampak bagi kemakmuran perekonomian Indonesia, Bank Dunia pun mengusulkan strategi dua pilar.
Pertama, Carolyn menjelaskan, pemerintah harus menyediakan opsi untuk menyediakan rumah yang lebih layak huni, pengembangan rumah baru, dan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk memastikan ketahanan dan kualitas hidup yang layak.
Kemudian, ia melanjutkan, investasi dalam pembangunan perumahan yang lebih padat dan tangguh, perluasan transportasi umum, serta infrastruktur lainnya dapat menurunkan biaya perumahan serta melindungi masyarakat dan aset mereka.
Strategi kedua, berfokus pada upaya untuk memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perluasan perumahan yang optimal dengan meningkatkan tabungan rumah tangga dan akses terhadap modal swasta, melalui kebijakan dan reformasi yang terarah.
Carolyn mengatakan, Dengan dua strategi itu, Bank Dunia memperkirakan program 3 juta rumah dapat memobilisasi modal swasta hingga US$ 2,77 miliar dari sebelumnya US$ 560 juta. Lalu, lapangan kerja yang tercipta bisa mencapai 2,33 juta, dari sebelumnya hanya 868.151 orang.
Ia menambahkan, rumah yang lebih layak huni pun bisa terdorong mencapai 71%, dari sebelumnya hanya di kisaran 39% pada 2023.
“Artinya, perlu dilakukan reformasi regulasi perumahan, percepatan program perumahan yang dibiayai negara, dan penciptaan iklim yang mendukung agar investasi swasta dapat masuk,” tandasnya.
