NTB – OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki visi untuk mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) menjadi pilar yang lebih kuat dalam industri jasa keuangan di NTB.
Komitmen ini disampaikan Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, dalam pertemuan dengan direksi BPR/BPRS yang bertepatan dengan acara Halal Bihalal DPD Perbarindo NTB.
Rudi menguraikan visi Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS periode 2024-2027, dengan tujuan utama menjadikan BPR/BPRS sebagai lembaga keuangan yang berintegritas, tangguh, dan memiliki kontribusi signifikan dalam memperluas akses keuangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) serta masyarakat di berbagai wilayah NTB.
Menurut Rudi, ada empat aspek penting yang akan mendukung perkembangan BPR/BPRS, yaitu penguatan struktur dan daya saing internal, percepatan adopsi sistem digital, peningkatan peran di tingkat daerah melalui penyaluran pembiayaan kepada UMK dan penyelenggaraan edukasi keuangan, serta pembenahan regulasi terkait perizinan dan pengawasan.
“BPR/BPRS dapat berkembang melalui dukungan empat aspek, yaitu penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi sistem, penguatan peran di wilayah melalui pembiayaan UMK dan edukasi keuangan, serta penguatan pengaturan perizinan dan pengawasan,” kata Rudi.
Upaya penguatan BPR/BPRS ini, lanjut Rudi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang turut mempertegas kewajiban seluruh pelaku industri keuangan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah melalui penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif, informasi produk yang transparan, dan program edukasi keuangan yang berkelanjutan.
Ketua DPD Perbarindo NTB Usman yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas komitmen OJK dalam pengembangan dan penguatan BPR/BPRS di NTB.
“Sinergi Perbarindo bersama OJK, akan memperkuat peran BPR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di NTB,” kata Usman.
Ia menjelaskan, perbankan di NTB di posisi Januari 2025, menunjukkan perkembangan positif. Hal ini, kata dia, tercermin dari pertumbuhan aset, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan penyaluran kredit masing-masing sebesar 12,00 persen (y-o-y), 9,24 persen (y-o-y), dan 10,42 persen (y-o-y).
Besaran masing-masing komponen, dijelaskannya, sebesar Rp84,065 triliun, Rp49,497 triliun, dan Rp72,314 triliun.
Ia menambahkan, OJK bersama BPR/BPRS akan terus berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi masyarakat di NTB.
