JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin acara Forum Sarasehan Ekonomi, yang dihelat Pemerintah RI, membahas tantangan ekonomi nasional terkini.
Forum Sarasehan Ekonomi pada Selasa (8/4/2025) lalu tersebut, mencerminkan semangat keterbukaan Pemerintah dalam menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Ditengah gonjang-ganjing ketidakpastian ekonomi global, forum Sarasehan Ekonomi ini sekaligus menjadi ruang terbuka bagi dialog konstruktif antara Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serikat buruh, dan tokoh masyarakat.
Tak hanya itu, forum tersebut juga menjadi langkah konkret untuk mendengar langsung aspirasi publik dalam menjawab tantangan ekonomi nasional terkini.
Di acara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertindak sebagai moderator.
Dilansir dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Kamis (10/4/2025), di forum itu berbagai isu dibahas. Mulai dari usulan pembentukan Satgas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) untuk menangani lonjakan PHK, permintaan fleksibilitas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyederhanaan birokrasi investasi dan perizinan, pemberian insentif bagi industri padat karya, perlindungan bagi tenaga kerja yang terdampak disrupsi industri, serta dorongan untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar global.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons tegas dan terbuka saat menanggapi seluruh masukan, termasuk usulan tentang dibentuknya Satgas PHK.
“Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan Pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Begitu pula usulan dari serikat buruh dan asosiasi pekerja, yang dalam sesi dialog tersebut menyampaikan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja yang terdampak disrupsi industri dan perubahan iklim usaha. Selain itu, juga diusulkan pembentukan ekosistem usaha yang adaptif terhadap teknologi serta pelatihan ulang bagi pekerja.
Kemudian juga diusulkan terkait fleksibilitas kebijakan tingkat TKDN yang juga menjadi perhatian. Para pengusaha memberikan usulan pemberian insentif untuk mendorong penggunaan komponen lokal tanpa membebani pelaku usaha.
“TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah. Mungkin diganti dengan insentif,” kata Presiden.
Para akademisi dan asosiasi industri juga menyoroti proses perizinan dan birokrasi investasi dan mengusulkan adanya pemangkasan prosedur dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Sektor manufaktur dan tekstil khususnya, disebut sebagai sektor yang sangat terdampak jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah dalam waktu dekat.
Presiden Prabowo juga kembali menekankan bahwa sektor pangan merupakan prioritas utama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa di tengah berbagai tekanan global, kekuatan pangan merupakan fondasi utama ketahanan nasional.
“Karena pangan itu dasar dari semua. Kalau situasi sangat-sangat buruk, asal pangan bagus, kita kuat,” ujar Presiden.
Sementara Menko Airlangga di forum itu juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus strategis untuk menjaga stabilitas sektor padat karya yang merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
“Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya, gaji yang sampai 10 juta, PPh-nya ditanggung Pemerintah. Sehingga tidak ada alasan bagi pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja,” ujar Menko Airlangga.
Tak hanya sektor manufaktur, dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga menegaskan kembali arah prioritas Pemerintah dalam menjaga industri strategis tetap bertahan dengan memberi perhatian khusus pada sektor-sektor lain termasuk sektor makan minum, tekstil dan produk tekstil, kulit, serta furniture.
Forum Sarasehan Ekonomi tersebut mencerminkan semangat keterbukaan Pemerintah dalam menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Menko Airlangga juga menyoroti pentingnya kerja sama antara Pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam menghadapi ketidakpastian global.
Menko Airlangga menegaskan bahwa tantangan ekonomi saat ini tidak bisa dihadapi sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor yang solid. Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem usaha yang adaptif, inklusif, dan mampu membuka peluang baru di tengah tekanan global.
“Kita bersama-sama dengan pengusaha untuk bertahan sambil mencari market baru,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Perwakilan Kementerian/Lembaga, Perwakilan Ekonom, Perwakilan Serikat Buruh, Perwakilan Pelaku Usaha, hingga Perwakilan Analis Pasar Modal.
