JAKARTA – Permintaan kredit perbankan di Indonesia diprediksi akan merasakan imbas dari konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, terutama pada sektor-sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar internasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa sektor yang berorientasi pada kegiatan ekspor dan impor adalah yang paling berisiko.
Gangguan pada aktivitas usaha di sektor sekspor impor secara otomatis akan menekan angka permintaan kredit.
Meski situasi global sedang memanas, Dian tetap menunjukkan optimisme terhadap ketahanan sistem keuangan nasional. Berkaca pada keberhasilan Indonesia melewati krisis besar seperti pandemi Covid-19, ia yakin stabilitas ekonomi tetap bisa dijaga.
“Upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengamankan stabilitas finansial insyaallah tidak akan terganggu terlalu serius. Kita punya pengalaman menghadapi krisis berat seperti Covid sebelumnya,” ujar Dian saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (25/03/2026).
Walau optimistis, lanjut Dian, OJK tidak ingin gegabah. Jajaran pengawas dan industri perbankan telah diinstruksikan agar menjadikan volatilitas global ini sebagai warning sign. Evaluasi kebijakan akan terus dilakukan untuk mempersiapkan skenario terburuk jika konflik terus memburuk.
Senada dengan OJK, dari pihak perbankan, Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Santoso Liem, melihat bahwa permintaan kredit perbankan sebenarnya masih dalam kategori baik, meski pertumbuhannya kini tidak merata di seluruh lini.
Masalah utama yang muncul dari peperangan ini, menurut Santoso, adalah terganggunya rantai pasok (supply chain). Konflik tersebut berdampak langsung pada komoditas tertentu yang menjadi bahan baku vital industri.
Ia mencontohkan, misalnya sektor pangan: Pasokan gandum sangat bergantung pada kawasan konflik (seperti Ukraina). Kemudian Manufaktur: Industri plastik dan bahan kimia yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga serta distribusi turunan minyak bumi.
Menurut Santoso, banyak pelaku usaha kini berada dalam posisi siaga. Bahkan, beberapa pihak mulai mengantisipasi kemungkinan force majeure yang bisa mengancam keberlangsungan produksi serta keberlanjutan bisnis mereka.
Kondisi ketidakpastian ini membuat sejumlah industri memilih untuk bersikap wait and see dan menunda rencana ekspansi besar-besaran.
“Intinya, industri memiliki momentum kapan harus ‘ngerem’ dan kapan harus ‘ngegas’. Kita semua menunggu kepastian kapan konflik ini berakhir, karena yang paling dibutuhkan saat ini adalah kejelasan waktu,” pungkas Santoso.
