LOMBOK TIMUR NTB – Sebanyak 16 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dari 22 BPR yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), tercatat sudah memenuhi standar modal inti minimum. Sisanya, 6 BPR lainnya masih dalam tahap penyesuaian.
Hal ini disampaikan Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo pada kegiatan Media Update di Sembalun, Lombok Timur, pada beberapa waktu lalu.
Terkait pemenuhan ketentuan modal inti minimum bagi BPR ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB terus mempercepat proses konsolidasi perbankan daerah.
Fokus pada Enam BPR yang Tersisa
Meskipun sebagian besar BPR telah patuh, OJK NTB kini berfokus secara intensif pada enam BPR yang masih dalam proses penyesuaian permodalan. Rudi menjelaskan bahwa koordinasi yang ketat telah dilakukan, dan strategi utamanya adalah melalui penggabungan usaha (merger) dan injeksi modal dari pemegang saham.
Strategi ini terbukti efektif. Rudi mengungkapkan bahwa empat dari enam BPR tersebut telah menyelesaikan proses merger. Secara spesifik, konsolidasi tersebut meliputi:
BPR Wiranadi dan BPR Kabolong Abdi Swadaya telah melebur menjadi satu entitas di bawah nama BPR Wiranadi.
BPR Soan Utama dan BPR Dhanayasa juga resmi menyelesaikan merger dan kini beroperasi sebagai satu unit usaha.
Kebijakan Baru OJK Percepat Penurunan Jumlah BPR
Rudi menambahkan bahwa kebijakan terbaru OJK, yang mencakup single presence policy dan penyederhanaan prosedur izin merger, diproyeksikan akan memberikan dorongan kuat bagi percepatan konsolidasi industri.
“Dengan adanya single presence policy untuk merger, jumlah BPR di NTB akan kembali berkurang. Saat ini terdapat tujuh kelompok usaha, dan ke depan kemungkinan akan berkurang sekitar empat BPR,” jelas Rudi.
Konsolidasi ini, menurut OJK NTB, bukan sekadar pemenuhan aturan, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan ketahanan industri BPR, dan memastikan kualitas layanan kepada masyarakat tetap optimal.
