MADIUN – Menyusul adanya rencana pemerintah Kabupaten Madiun Jawa Timur yang akan menyuntikkan modal sebesar Rp16,886 miliar kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun, hal ini menuai sorotan tajam dari anggota legislatif DPRD setempat.
Salah satunya Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Madiun, yang secara terang-terangan mendesak agar pemerintah daerah (Pemda) melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja dan kondisi keuangan BPR sebelum dana publik itu dicairkan.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Erik Priyo Santoso menyampaikan, hingga saat ini BPR dinilai belum memberikan kontribusi yang berarti.
Kritik utama Fraksi Gerindra meliputi diantaranya BPR belum menyumbang secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPR Madiun dinilai nihil deviden.
Erik menyampaikan hal ini dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap tiga Raperda Non-APBD Tahun Anggaran 2025, Sabtu (8/11/2025).
“Selama ini belum ada pengembalian dalam bentuk dividen,” tegas Erik.
Selain itu juga, dampak BPR terhadap penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dinilai masih minim.
“Kami mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja dan keuangan BPR, termasuk evaluasi terhadap jajaran direksi dan karyawan,” ujar Erik
Erik menekankan bahwa penyertaan modal daerah senilai hampir Rp17 miliar ini adalah isu serius. Pengelolaan dana publik, menurutnya, harus transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Madiun.
Menanggapi keberatan tersebut, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, memberikan respons yang sejuk. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah akan mengkaji seluruh masukan dan kritik dari fraksi-fraksi sebelum mencapai keputusan final.
“Nanti kita kaji bersama, dan hasilnya akan diputuskan pada rapat Senin mendatang. Prinsipnya, semua kebijakan ini diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Madiun,” ujar Wakil Bupati yang akrab disapa Dokter Pur tersebut.
Sorotan Fraksi Gerindra ini menggarisbawahi makin tingginya perhatian DPRD terhadap efektivitas lembaga keuangan daerah, serta komitmen untuk memastikan bahwa investasi modal daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.
