JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengawali kalender kerja 2026, dengan mengambil kebijakan strategis. Langkah berani itu dilakukan dengan menarik simpanan pemerintah sebesar Rp75 triliun dari sistem perbankan nasional.
Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi terhadap penempatan dana di akhir 2025 yang dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi akselerasi ekonomi nasional.
Dengan adanya penarikan besar-besaran ini, saldo dana pemerintah yang mengendap di perbankan kini tersisa Rp201 triliun, turun tajam dari posisi sebelumnya yang berada di angka Rp276 triliun.
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memperbaiki ketidaksinkronan antara kebijakan fiskal dan moneter yang sempat terjadi.
Sebelumnya, aliran dana dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN (Himbara) serta Bank Jakarta diharapkan mampu menstimulasi ekonomi, namun realitanya tidak sesuai ekspektasi.
“Kami ingin ekonomi bergerak lebih kencang. Dana ini dialihkan menjadi belanja pemerintah pusat dan daerah agar memberikan dampak multiplier yang lebih nyata dan instan bagi masyarakat di sektor riil,” ungkap Purbaya dalam rilis resminya, Minggu (4/1/2026).
Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius di angka 6% untuk tahun 2026, naik dari capaian tahun lalu yang sebesar 5,2%. Optimisme ini diperkuat oleh sinergi yang makin erat dengan Bank Sentral guna memastikan kecukupan uang beredar di masyarakat.
Purbaya menegaskan agar publik tidak perlu cemas akan terjadinya perlambatan ekonomi akibat penarikan likuiditas tersebut.
Respon HIPMI: Risiko Kredit UMKM Terancam
Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya disambut tanpa catatan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyuarakan kekhawatiran terkait potensi pengetatan penyaluran kredit.
Sekjen HIPMI, Anggawira, menyoroti risiko bank yang mungkin menjadi lebih hati-hati (defensive) dalam mengucurkan pinjaman.
Sektor UMKM dikhawatirkan menjadi pihak yang paling terdampak jika likuiditas perbankan mengering.
Anggawira menekankan bahwa belanja negara hanya akan menjadi stimulus efektif jika disalurkan secara cepat dan produktif.
Tantangan utama pemerintah saat ini adalah memastikan dana Rp75 triliun tersebut segera terserap ke dalam proyek-proyek produktif. Hal ini penting untuk mencegah fenomena crowding-out, yakni kondisi di mana sektor swasta kesulitan mendapatkan pendanaan karena likuiditas terserap oleh kebutuhan pemerintah.
Transparansi realisasi belanja akan menjadi indikator kunci kepercayaan pasar di awal tahun ini.
