JAKARTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) demi mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan akses pembiayaan, bakal dirombak. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp300 triliun untuk penyaluran KUR.
Suku bunga tunggal (flat rate) yang ditetapkan sebesar 6% per tahun untuk seluruh sektor.
“Anggarannya Rp300 triliun untuk program tersebut dengan suku bunga tetap 6 persen,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (19/11/2025).
Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Penghapusan Batas Pengajuan, dari yang sebelumnya, sektor produksi dibatasi maksimal empat kali dan sektor perdagangan dua kali.
“Dalam regulasi ke depan, dengan situasi perekonomian saat sekarang, kita tetapkan single tarif yaitu 6 persen. Untuk sektor produksi, pertanian, perdagangan untuk ekspor itu tidak dibatasi, jadi bisa terus ditarik kembali,” ujar Airlangga.
Pemerintah memastikan dukungan KUR akan tetap difokuskan pada mekanisasi pertanian (alsintan) dan pembiayaan investasi industri padat karya. Menko Airlangga secara khusus meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM untuk mempercepat penyaluran di dua sektor prioritas tersebut.
Selain itu, dijelaskan Airlangga, skema baru KUR akan diintegrasikan dengan Kredit Program Perumahan (KPP), yang telah dialokasikan dana terpisah sebesar Rp130 triliun.
“Angka Rp300 triliun itu tidak termasuk Rp130 triliun yang perumahan. Jadi ini nantinya akan menjadi on top,” jelas Airlangga.
Ia menyebut, target tahap awal penyelesaian di kuartal pertama (Q1) adalah sekitar Rp28 triliun.
