Pemerintah Indonesia Tolak Atlet Israel berlaga di Jakarta, DA’INA Dukung Penuh

JAKARTA – Dapur Dai Nusantara (DA’INA)  mendukung sikap pemerintah Indonesia yang tegas menolak kehadiran atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta.

Wakil Ketua Dewan Penasihat Dapur Dai Nusantara (DA’INA), KH Dr Masrur Anhar  menegaskan dukungannya terhadap keputusan pemerintah yang disampaikan oleh Menko Kumham Imipas. Menurutnya, keputusan ini adalah wujud nyata dari sikap konsisten Indonesia terhadap masalah Palestina.

“Sikap Indonesia dalam masalah Palestina sudah jelas disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Sidang Umum PBB,” ujar KH Dr Masrur Anhar dikuti[ dari salah satu media online di Jakarta.

Mantan Ketua Majelis Syuro DPP PBB (Partai Bulan Bintang) yang akrab disapa Kiai asal Kebumen, Jawa Tengah, ini menilai Israel hingga kini masih terus melakukan kekejaman dan kebiadaban terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza.

“Dengan tindakan Israel tersebut, sudah semestinya Indonesia tidak membuka kontak apa pun dengan Israel, termasuk tidak memberikan visa untuk atlet Israel,” tegasnya.

Sikap penolakan ini secara resmi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.

“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang diselenggarakan 19-25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril kepada wartawan pada Kamis (9/10).

Ia menambahkan bahwa penolakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan dalam berbagai kesempatan, menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia.

Diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, yang rencananya berlangsung di Arena Indonesia, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada 19–25 Oktober 2025. Kabar mengenai rencana kehadiran enam atlet Israel dalam ajang tersebut telah memicu gelombang penolakan dari berbagai pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *