JAKARTA – Dalam penyaluran pembiayaan sebesar Rp200 triliun guna memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang tergabung dalam Perbarindo menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan pemerintah dalam program pembiayaan UMKM nasional.
Komitmen ambisius ini bertujuan mengalirkan Rp200 triliun dana segar guna memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal.
Pernyataan kesiapan ini menjadi hasil utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang baru saja usai di Makassar, pada akhir September lalu.
Jangkauan Luas dan Tepat Sasaran
Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, menekankan bahwa BPR-BPRS memiliki peran yang tak tergantikan sebagai “jembatan akses pembiayaan” bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.
“Dengan kekuatan jaringan 6.676 kantor dan melayani lebih dari 20 juta rekening nasabah, BPR-BPRS mampu menjangkau segmen masyarakat yang seringkali belum terlayani oleh bank umum,” ujar Tedy. “Keterlibatan kami memastikan program pembiayaan pemerintah akan lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.”
Pertumbuhan Solid, Kepercayaan Meningkat
Kesiapan BPR-BPRS ini didukung oleh kinerja industri yang solid. Sepanjang periode Juni 2023 hingga Juni 2024, industri BPR-BPRS mencatat pertumbuhan yang signifikan:
- Kredit yang disalurkan naik 7,17% menjadi Rp162,57 triliun.
- Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,01% menjadi Rp154,63 triliun, dengan kenaikan Tabungan 7,29% dan Deposito 6,90%.
- Jumlah rekening nasabah mencapai 20,03 juta, tumbuh 3,30%.
Peningkatan rata-rata tabungan dan deposito ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR-BPRS. Meskipun terjadi konsolidasi yang mengurangi jumlah unit BPR-BPRS menjadi 1.557, kapasitas pembiayaan dan jangkauan layanan industri tetap tumbuh kuat dan meluas.
Tujuh Agenda Prioritas Rakernas 2025
Untuk mewujudkan komitmen Rp200 triliun tersebut, Rakernas Perbarindo 2025 juga merumuskan tujuh agenda prioritas strategis bagi industri, di antaranya:
- Akselerasi Digitalisasi melalui pengembangan core banking system.
- Peningkatan Kompetensi SDM.
- Perluasan Akses Data Pembiayaan.
- Penyesuaian Kebijakan terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
- Stabilisasi Modal Inti Minimum.
- Penguatan Ekspansi Pembiayaan melalui pengkajian penurunan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) secara bertahap.
- Mengkaji kembali atas Penerapan SAK EP bagi industri BPR/BPRS.
Tedy Alamsyah menegaskan, kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan nasional, dan BPR-BPRS adalah kunci untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari pemberdayaan UMKM hingga penguatan ekonomi di tingkat daerah.
“Kami siap menjadi mitra strategis dalam mendorong pembiayaan inklusif, memperluas akses keuangan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.
