JAKARTA – Pemerintah memutuskan menghapus utang-utang jutaan petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah mengendap di perbankan selama puluhan tahun, demi memberi kesempatan kedua bagi rakyat kecil.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan filosofi dan alasan mendasar di balik kebijakan pemerintah yang berani melakukan langkah hapus buku dan hapus tagih utang lama bagi jutaan petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kebijakan revolusioner ini bermula dari keluhan langsung yang didengar Presiden, jauh sebelum ia menjabat.
Dalam dialognya dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025), Prabowo menceritakan momen kunci tersebut.
“Bahkan sebelum saya menjabat, selama masa kampanye, banyak perwakilan petani dan pelaku usaha kecil datang kepada saya dan berkata, ‘Pak, kami tidak bisa dapat pinjaman baru karena utang kami yang 25 tahun lalu masih tercatat di bank,’” ujar Prabowo.
Solusi Pragmatis untuk Masalah Administratif
Mendengar keluhan tersebut, Presiden Prabowo segera memanggil sejumlah bankir untuk mencari solusi. Ia mendapati bahwa secara akuntansi, sebagian besar utang itu sebenarnya sudah dihapus dari pembukuan bank (write-off). Namun, secara administratif, utang tersebut masih membebani debitur, menghalangi mereka mengakses modal baru.
Prabowo mengakui adanya resistensi dari pihak yang konservatif. “Saya memanggil beberapa bankir, kami berdiskusi… Ada sebagian pihak yang konservatif yang mengatakan, ‘Tidak bisa, Pak, apa nanti jadinya bagi peminjam lain,’” kenang Presiden menirukan perbincangan tersebut.
Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kegagalan bayar yang dialami para petani dan UMKM ini bukanlah karena niat buruk. Melainkan, akibat faktor di luar kendali mereka, seperti cuaca buruk, bencana alam, dan kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Pengampunan sebagai Langkah Manusiawi dan Realistis
Atas dasar itulah, Presiden menilai langkah paling manusiawi dan realistis adalah memberi pengampunan utang. Kebijakan krusial ini diambil segera setelah ia menjabat.
“Saya berkata, orang-orang ini tidak bisa membayar kembali karena cuaca buruk, karena bencana alam, dan berbagai sebab lain. Tidak mungkin mereka bisa melunasinya. Jadi, harus realistis. Saya katakan, ada yang namanya pengampunan. Kita maafkan utang itu,” tegas Prabowo.
Langkah penghapusan utang ini tidak hanya bertujuan meringankan beban, tetapi juga sebagai strategi inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menghapus bayang-bayang utang lama, jutaan petani dan pelaku UMKM diberi kesempatan untuk memulai usaha dari awal, mengakses pembiayaan baru, dan meningkatkan produktivitas.
Kebijakan ini merupakan bagian integral dari visi Prabowo untuk menata ulang sistem ekonomi nasional agar lebih berpihak kepada sektor pertanian dan UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan.
“Saya percaya, dalam kehidupan dan dalam ekonomi, ada saatnya kita harus memberi kesempatan kedua. Ada saatnya kita harus memberi pengampunan,” pungkas Presiden Prabowo, mengakhiri pandangannya mengenai terobosan ekonomi yang menyentuh langsung nasib rakyat kecil.
