Jakarta – Suntikan dana sebesar 200 triliun mulai disalurkan ke sejumlah bank. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mulai menyalurkan dana tersebut kepada lima bank himpunan milik negara (himbara), salah satunya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
BSI memperoleh alokasi Rp10 triliun untuk memperkuat likuiditas dan mendorong pembiayaan.
Merespon langkah ini, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasinya, karena menurut dia, kebijakan ini dapat membentu mengurangi tekanan likuiditas perbankan akibat dampak geopolitik global.
Alokasi dana senilai Rp10 triliun untuk BSI tersebut, menurut Anggoro, akan dimanfaatkan oleh Perseroan untuk memperkuat Financing to Deposit Ratio (FDR).
“Bagi BSI yang memperoleh alokasi dana Rp10 triliun dari program ini, tentunya akan memperkuat Financing to Deposit Ratio (FDR) Perseroan sehingga dapat meningkatkan pembiayaan ke sektor riil,” jelas Anggoro, dikutip dari media Infobank, Senin (15/9/2025).
Anggoro berharap, penetapan imbal hasil sebesar 80,476 persen dari BI Rate diharapkan bisa menurunkan imbal hasil dana kelembagaan pemerintah lainnya di bank sehingga margin pembiayaan dapat ditekan.
BSI, kata dia, akan mengoptimalkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Langkah ini dilakukan mengingat BSI bank milik negara.
“Sebagai bank yang mendapat amanah men-support program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran rumah bersubsidi, dan program Makan Bergizi Gratis, tentu dana ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan,” ungkapnya.
Dengan strategi tersebut, Anggoro optimistis langkah ini akan mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Sejauh ini kinerja BSI solid dan sustain. Hingga Juli 2025, BSI masih dapat menumbuhkan pembiayaan dobel digit,” tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menkeu Purbaya memastikan pencairan dana pemerintah Rp200 triliun kepada lima bank pelat merah mulai Jumat, 12 September 2025. Alokasi dana tersebut yakni:
Bank Mandiri: Rp55 triliun
BRI: Rp55 triliun
BNI: Rp55 triliun
BTN: Rp25 triliun
BSI: Rp10 triliun
