JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah membeberkan arahan penting dari Presiden Prabowo Subianto, agar masyarakat mudah memiliki rumah.
Prabowo meminta kepada menterinya untuk menurunkan harga rumah. Presiden menyoroti bahwa pembangunan di atas lahan swasta terlalu mahal, sehingga pemerintah harus mencari cara lain. Arahan ini menjadi landasan bagi Program 3 Juta Rumah yang tengah digulirkan oleh Kementerian PKP.
Fahri menjelaskan, program ini dirancang untuk menciptakan dampak yang lebih luas, yaitu: mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, dan mengurangi angka kemiskinan.
“Esensi tugas Kementerian PKP bukan hanya membangun rumah, tetapi menciptakan dampak pada tiga aspek utama tadi,” kata Fahri.
Fahri menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak”, di Rumah Gatot Kaca, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Ia menjelaskan, program ini juga diharapkan dapat menjadi solusi atas ketimpangan hunian di Indonesia, di mana 9,9 juta keluarga belum punya rumah dan 26,9 juta lainnya tinggal di rumah yang tidak layak.
Untuk mewujudkan janji kampanye Presiden Prabowo (satu juta rumah di desa, satu juta di kota, dan satu juta di pesisir), kata Fahri, Kementerian PKP mengambil tiga langkah prioritas: merenovasi dua juta rumah di desa, membangun satu juta rumah baru di perkotaan, dan menata kawasan pesisir.
Fahri mengakui, pembangunan rumah di perkotaan menghadapi tantangan besar, terutama harga tanah yang sangat tinggi. Hal ini membuat banyak masyarakat terpaksa mencari hunian di daerah pinggiran.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, mengungkapkan pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto kepada kementeriannya, yakni untuk menekan harga rumah agar lebih terjangkau bagi rakyat.
“Salah satu arahan utama Presiden Prabowo adalah turunkan harga rumah. Fahri, kita tidak bisa membangun rumah di atas lahan swasta. Itu terlalu mahal,’” tutur Fahri saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak”, di Rumah Gatot Kaca, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Fahri menambahkan, program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah atau program 3 juta rumah, yang saat ini dijalankan oleh Kementerian PKP, merupakan implementasi dari mandat presiden tersebut.
Terdapat tiga poin utama dari arahan presiden yang ia garis bawahi. Pertama, sektor perumahan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, sejauh mana program ini dapat menyerap tenaga kerja. Dan ketiga, kontribusinya dalam mengurangi angka kemiskinan.
“Jadi, esensi tugas Kementerian PKP bukan hanya membangun rumah, tetapi menciptakan dampak pada tiga aspek utama tadi. Dan kami yakin Program 3 Juta Rumah bisa terwujud,” ujar Fahri.
Tak hanya menyediakan hunian, program 3 juta rumah juga diharapkan memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, mendorong mobilitas sosial, dan menggerakkan 185 sub-sektor industri konstruksi, menjadikannya pilar penting dalam mewujudkan keadilan sosial menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, program perumahan ini akan memberikan efek menyelesaikan ketimpangan secara masif. Karena itu sejak awal Satgas mengusulkan pembangunan sektor perumahan yang masif. “Itu sudah menjadi janji kampanye presiden). Satu juta rumah di desa, satu juta di kota, dan satu juta di pesisir,” kata Fahri.
Program ini digulirkan pemerintah sebagai solusi dari permasalahan permukiman. Di mana jutaan keluarga Indonesia belum memiliki rumah yang layak. Berdasarkan data, sebanyak 9,9 juta keluarga belum punya rumah (backlog kepemilikan), dan 26,9 juta lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (backlog kelayakan).
Untuk mewujudkannya, Fahri menjelaskan tiga langkah prioritas. Pertama, renovasi dua juta rumah di desa, pembangunan satu juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, serta penataan kawasan pesisir.
Sementara itu, untuk pembangunan 1 juta rumah di kota, Fahri menyoroti mahalnya harga tanah. Menurut dia harga tanah di kota sudah tidak masuk akal sehingga masyarakat kini berpindah ke pinggiran untuk mendapatkan hunian yang layak.
