JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan, dengan menempatkan dana pemerintah di empat bank pelat merah, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dengan demikian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) tidak mengambil likuiditas dari dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank-bank milik negara (Himbara).
Hal tersebut ditegaskan Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, dikutip, Selasa, 29 Juli 2025.
“Jadi, bukan koperasi yang mengambil likuiditas dari DPK, tapi pemerintah yang menempatkan dana di bank tersebut,” kata Sri Mulyani
Pembiayaan dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan, kata dia, relatif murah. Sehingga, bank-bank tersebut dapat memberikan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih dengan bunga rendah.
“Sehingga bank-bank tersebut dapat memberikan pinjaman kepada Koperasi Desa dan kelurahan Merah Putih dengan bunga rendah, yakni 6 persen,” ucapnya.
Dijelaskannya, terhadap koperasi penerima pinjaman, tetap dilakukan peninjauan menyeluruh (due diligence) oleh perbankan, untuk memastikan bahwa pemanfaatan dana benar-benar mendorong ekonomi daerah.
“Bank-bank tersebut tetap harus melakukan proper due diligence, sehingga pinjaman benar-benar digunakan untuk membangun ekonomi desa dan kelurahan,” kata Sri Mulyani.
Bendahara Negara ini menerangka, untuk mendukung penyaluran pembiayaan ini, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK No. 49 Tahun 2025 mengenai tata cara pinjaman dalam pendanaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
Menkeu menambahkan, untuk mengatur penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan mekanisme persetujuan pinjaman daerah, maka pemerintah juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa.
“Pemerintah mengambil sebagian risiko, tetapi semua pihak tetap harus bertanggung jawab,” tutup Sri Mulyani
