JAKARTA – Data pertumbuhan kredit perbankan yang masih berada di level single digit pada kuartal I 2025, menjadi sorotan DPR RI. Karena itu, untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha, Komisi IX DPR RI minta perbankan agar meningkatkan penyaluran kredit.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, saat mengetahui data pertumbuhan kredit perbankan pada Mei 2025 melanjutkan tren pelambatan, mencapai sekitar 8,43 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka tersebut turun dari 8,8 persen pada April dan 9,16 persen pada Maret 2025.
Misbakhun menilai, angka merupakan laju pertumbuhan kredit terendah sejak pertengahan 2023. Dirinya menilai, penurunan ini disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat dan menyusutnya kelas menengah di Indonesia.
Misbakhun menyoroti sektor-sektor yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit, seperti industri tekstil, pertambangan, dan hilirisasi. Sektor-sektor ini dianggap strategis untuk pengembangan ekonomi nasional, namun masih menghadapi kendala dalam penyaluran kredit yang cukup dari perbankan.
Menurut Misbakhun, hal ini berdampak pada terbatasnya investasi modal (capex) dan biaya operasional (opex) yang dapat dikeluarkan oleh pelaku usaha di sektor tersebut, sehingga menghambat ekspansi dan peningkatan produktivitas usaha.
Optimalisasi penyaluran kredit investasi dan modal kerja, ditekankannya, sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor riil.
“Bagi sektor riil untuk tumbuh dan berkembang sangat membutuhkan dukungan proaktif dari perbankan. Pendekatan proaktif ini yang masih belum dirasakan oleh pelaku usaha”, kata Misbakhun.
Mengacu pada Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan, kredit investasi tumbuh sekitar 13,74 persen dan kredit modal kerja sekitar 4,94 persen pada Mei 2025, maka kata Misbakhun, penyaluran dua kredit ini masih perlu didorong lebih agresif, agar dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha yang semakin kompleks.
“Perbankan diharapkan tidak hanya fokus pada pengelolaan kapital, tetapi juga lebih aktif dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” tutur Misbakhun.
Kata dia, penyaluran kredit yang lebih optimal akan memperkuat kapasitas dunia usaha dalam melakukan ekspansi bisnis, meningkatkan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja baru.
“Langkah ini sekaligus mendukung program-program ekonomi yang digariskan dari kebijakan Presiden Prabowo,” ujar Misbakhun.
Ia menambahkan, untuk mengatasi hambatan dalam penyaluran kredit, khususnya di sektor-sektor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, maka diperlukan sinergi antara regulator, perbankan, dan pelaku usaha.
“Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus didukung oleh pembiayaan pembangunan yang memadai dan tepat sasaran,” tutupnya.
