MALANG – Penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Kota Malang banyak ke kalangan Aparat Sipil Negara (ASN).
Kepala BPR Tugu Artha Nyimas Nunin Anisah mengungkapkan, penyaluran kredit BPR Tugu Astha yang mencapai Rp 8,864 miliar, 87 persennya didominasi kredit umum.
Dari jumlah 87 persen itu, Nyimas menjelaskan, 62 persennya yang disalurkan kepada pelaku UMKM, dengan nilai totalnya Rp 5,481 miliar, dan 25 persen atau sebesar Rp 2,216 miliar disalurkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Malang.
Ia menyebutkan, penyeluran kredit kepada ASN Kota Malang rata-rata menggunakan Surat Keputusan (SK) ASN sebagai jaminan.
”Rata-rata debitur dari ASN menjaminkan Surat Keputusan (SK) ASN-nya,” ujar Kepala BPR Tugu Artha Nyimas Nunin Anisah.
Ia membeberkan, pada ASN itu rata-rata mengambil jumlah kredit di kisaran Rp 60 juta. Pengajuan kredit didasari kebutuhan konsumsi seperti pembayaran anak sekolah dan renovasi rumah.
Menurut dia, pengajuan kredit oleh ASN biasanya bakal ramai sesaat setelah pengangkatan. Baik ASN dari golongan I hingga IV. Namun, Nyimas belum mendata mayoritas dari ASN golongan berapa yang mengajukan kredit ke tempatnya.
“Yang jelas, rata-rata mereka mengambil tenor kredit dua sampai tiga tahun,” ucapnya.
Terkait kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) BPR Tugu Artha, Nyimas mengklaim, untuk ASN cenderung rendah.
”Gaji sudah tetap, rata-rata juga sudah paham risiko cicilannya dan membayar tepat waktu,” lanjut Nyimas.
Ia menegaskan, pengajukan kredit kepada BPR Tugu Artha saat ini persyaratannya lebih ketat.
Meskipun sudah memiliki SK ASN, tetap ada syarat lain yang harus terpenuhi. Syarat paling berpengaruh yakni riwayat BI Checking, atau Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit seorang debitur.
“Apabila BI Checking sudah merah, BPR Tugu Artha tidak akan berani memberikan kredit,” ungkapnya.
Nyimas menjelaskan, aset BPR Tugu Artha saat ini sudah mencapai pertumbuhan Rp 53 miliar, hingga bulan Mei 2025 dari modal awal senilai Rp 15 miliar.
Bahkan, ia menambahkan, kini muncul wacana pertambahan modal untuk menstimulus perekonomian daerah dari Pemkot Malang sebesar Rp 50 miliar.
”Perencanaan sudah kami tuntaskan, tinggal menunggu disahkan,” tandasnya.
