JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan sebanyak 1000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan .
Maruarar menyampaikan hal tersebut usai menghadiri acara open house Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Jakarta, Selasa (1/4) malam.
“Untuk wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya,” kata Ara, qsapaan Maruarar Sirait.
Menurut Ara, ini wujud keberpihakan pemerintah terhadap kalangan pekerja, termasuk wartawan.
Namun, kata dia, tidak hanya menyasar wartawan, pogram rumah subsidi yang masuk dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini, juga menyasar pada profesi lain, seperti petani, nelayan, buruh, tenaga migran, tenaga kesehatan, hingga aparat TNI-Polri.
“20.000 unit kami alokasikan buat petani, nelayan, buruh, tenaga migran. Tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, dan nakes masyarakat sebanyak 30.000 unit. Prajurit TNI AD sekitar 5.000 unit, dan personel kepolisian 14.500 rumah subsidi,” jelasnya.
Ia menyebutkan, penerima rumah subsidi ditentukan dengan pertimbangan matang. Hal tersebut, Ara menjelaskan, untuk memastikan kepastian bagi semua pihak, mulai dari perbankan, pengembang, Tapera, hingga konsumen.
“Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera, bagi pengembang, dan bagi konsumen,” tegasnya.
Masih dijelaskan Ara, Menteri PKP akan mengundang perwakilan dari masing-masing profesi penerima rumah subsidi, untuk membahas teknis dan kriteria penerima. Seperti organisasi wartawan, perawat, hingga bidan.
“Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya,” jelas Ara.
Rencananya, lanjut Ara, proyek perumahan subsidi ini tersebar di seluruh Indonesia, dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan CEO Danantara Rosan Roeslani.
Berkat dukungan tersebut, pemerintah berhasil menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% menjadi 4%, yang berdampak positif untuk sektor perumahan subsidi dan komersial.
Ara menekankan bahwa kualitas rumah subsidi akan menjadi prioritas utama. Presiden Prabowo, kata dia, memberi arahan tegas agar rumah subsidi tidak asal bangun.
“Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan,” ucapnya.
Untuk menjaga kualitas dan ketepatan sasaran, Kementerian PKP juga akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit lapangan. Penyaluran rumah subsidi akan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), yang kini memiliki informasi rinci berdasarkan nama, alamat, hingga kemampuan belanja individu.
Ara mengungkapkan data desil BPS menunjukkan bahwa kelompok pertama hanya mampu membelanjakan sekitar Rp400 ribu per bulan, desil kedua Rp600 ribu, dan desil ketiga Rp900 ribu. Data ini akan dijadikan acuan dalam menentukan siapa saja yang benar-benar layak menerima bantuan.
Dengan pendekatan baru ini, Ara berharap rumah subsidi tidak lagi salah sasaran dan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat pekerja, termasuk para pejuang informasi—wartawan.
