JAKARTA – Banyaknya jumpah perempuan yang terjebak pinjol, dan terus bertambah, menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Terlebih bila perempuan kepala keluarga, maka menurut Puan, situasi ini menunjukkan ketidakberdayaan dan sulitnya ekonomi yang dialami.
Sebagai informasi, sejak 2018 hingga 2024, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 1.944 pengaduan dari para korban pinjol dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan luar Jabodetabek.
Dari angka itu, sebanyak 1.208 korban itu, atau 62,14 persennya adalah perempuan, sisanya 734 (37,76 persen) adalah laki-laki.
“Peningkatan jumlah perempuan, terutama perempuan kepala keluarga, yang terjebak dalam pinjaman online menunjukkan adanya ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit,” kata Puan.
Puan menekankan pentingnya layanan finansial yang lebih aman dan ramah bagi perempuan, terutama bagi perempuan sebagai kepala keluarga yang menopang kehidupan keluarganya. Untuk itu, politisi PDIP ini menegaskan, fenomena ini harus segera diatasi.
Menurut dia, Negara harus memastikan memberikan akses terhadap layanan finansial yang lebih aman dan ramah bagi perempuan.
“Khususnya bagi perempuan sebagai kepala keluarga yang harus menjadi tulang punggung bagi anggota keluarganya,” tutur Puan.
Pemerintah dan lembaga terkait, kata dia, harus segera memperketat regulasi terhadap industri pinjol. Selain itu, pemerintah juga diminta menyediakan pinjaman dengan suku bunga yang lebih wajar.
Puan juga meminta edukasi terhadap masyarakat terus dilakukan.
Lebih lanjut, Puan memastikan DPR akan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan perempuan-perempuan Indonesia.
Ia menambahkan, perempuan harus terus berdaya dan berperan aktif dalam membangun keluarga dan bangsa tanpa dibebani utang yang membelenggu.
“Kami di DPR berkomitmen untuk memperjuangkan peraturan yang lebih ketat dalam pengawasan industri ini dan memastikan perempuan memiliki akses yang lebih baik untuk kebutuhan finansial mereka tanpa terjebak dalam utang,” tutupnya.
