JAKARTA – Semua penduduk Indonesia diperintahkan segera memiliki rekening bank (bank account) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Perintah ini terkait dengan sistem Government Technology (GovTech) yang salah satu fungsinya adalah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) langsung kepada warga.
Sistem GovTech itu dalam waktu dekat ini akan segera diluncurkan Presiden.Jika keluarga tersebut termasuk penerima manfaat, bantuan dapat langsung ditransfer ke rekening mereka.
Demikian diungkapkan Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan saat rapat bersama jajaran pengurus DEN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/3/2025).
Dilansir dari siaran langsung Setpres, Rabu (19/3/2025) kemarin, Luhut menjelaskan, rekening bank tersebut, akan terintegrasi dengan sistem Government Technology (GovTech) untuk bantuan sosial.
“Presiden tadi merintahkan juga untuk segera dikerjakan agar semua penduduk kita, keluarga itu dapat punya bank account. Karena memang Januari (2026) kita akan mulai ngetes mengenai GovTech ini dengan bantuan sosial langsung. Sehingga target bisa tercapai,” ujar Luhut.
GovTech sendiri, Luhut menjelaskan, rencananya akan diluncurkan Presiden Prabowo pada 17 Agustus 2025.
“Presiden ingin meresmikan program GovTech pada 17 Agustus nanti. Program ini akan menyatukan semua aplikasi yang ada di kementerian dan lembaga, sehingga menciptakan efisiensi serta mengurangi peluang korupsi,” jelas Luhut, dikutip dari Kantor Berita Antara, Rabu (19/3).
Sebagai informasi, GovTech merupakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong efisiensi birokrasi dan meminimalisasi potensi korupsi dengan menggabungkan berbagai layanan digital di kementerian dan lembaga.
Dengan integrasi layanan dalam satu platform, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara lebih mudah dan transparan. GovTech itu akan menyatukan semua aplikasi yang ada di seluruh instansi pemerintah. GovTech yang akan diluncurkan nantinya diharapkan bisa memaksimalkan efisiensi anggaran dan mengurangi potensi korupsi.
Luhut menambahkan, keberadaan GovTech ini nantinya bisa menghemat anggaran sampai Rp 100 triliun.
“Secara jangka panjang, diperkirakan penghematan bisa terus bertambah,” tandasnya.
